Ketua Srikandi Pendekar Banten Kota Metro Geram, Eksekutif-Legislatif Diminta Stop Saling Lempar Tanggung Jawab, Warga Metro Sudah Bosan Janji Kosong

Lampung101 Dilihat

 

Metro  —  Kota Metro kembali disorot akibat persoalan infrastruktur rusak dan penumpukan sampah yang dinilai tak kunjung mendapat penanganan serius. Kondisi tersebut memicu kritik keras dari Ketua Srikandi Pendekar Banten Kota Metro Silat dan Seni Debus Surosowan Provinsi Lampung, Endang Ruwaliana.

 

Dalam pernyataannya pada Senin, 18 Mei 2026, Endang meminta pihak Eksekutif dan Legislatif Kota Metro menghentikan polemik serta praktik saling lempar tanggung jawab yang dinilai hanya memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

 

Menurutnya, masyarakat sudah terlalu lama disuguhi janji dan pembahasan tanpa realisasi nyata di lapangan. Jalan berlubang yang dibiarkan rusak serta sampah yang menumpuk di sejumlah titik kota menjadi bukti lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintahan.

“Jangan biarkan masyarakat terus menjadi korban dari kemacetan birokrasi dan lemahnya koordinasi. Jalan rusak dibiarkan, sampah menumpuk, sementara wacana dan janji hanya terus berputar di atas meja rapat,” tegas Endang.

 

Ia menilai persoalan dasar seperti infrastruktur dan kebersihan kota seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah, bukan malah menjadi bahan tarik-ulur politik. Kondisi jalan yang rusak disebut menghambat aktivitas dan perekonomian warga, sementara pengelolaan sampah yang buruk berpotensi menimbulkan dampak kesehatan dan lingkungan.

 

Endang juga menegaskan masyarakat Kota Metro saat ini tidak membutuhkan pidato atau pencitraan politik. Warga, kata dia, menuntut kerja nyata, penggunaan anggaran yang tepat sasaran, serta pengawasan serius dari DPRD agar setiap program benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kami meminta Eksekutif dan Legislatif segera duduk bersama mencari solusi konkret. Jabatan itu amanah rakyat, bukan panggung pencitraan,” lanjutnya.

 

Ia mengingatkan, apabila persoalan tersebut terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas, maka kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan akan semakin menurun. Bahkan, kondisi itu dikhawatirkan memunculkan sikap apatis masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *