BANYUASIN – INTI -NEWS.COM- Sumatera Selatan tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata dan peninggalan sejarah tempo dulu, akan tetapi daerah ini juga daerah ekowisata berupa hutan mangrove dengan luas ratusan ribu hektare. Keberadaan mangrove ini menyebar di sejumlah kabupaten dan kota di daerah itu utamanya Kabupaten Banyuasin.
Jajaran Polda Sumsel Polres Banyuasin juga turut hadir dalam acara tersebut, yakni diwakilkan oleh PLT Kasat Polairud IPTU Lukman
Iptu Lukman mengatakan bahwa
Untuk antisipasi kerusakan, pengurangan dan penyusutan jumlah mangrove, sejumlah lembaga terkait di Sumsel melakukan penanaman kembali.
“Di acara tersebut tidak kurang dari 1.000 batang mangrove ditanam di areal Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Api-api (TAA), Banyuasin, Sumatera Selatan. Penanaman tersebut juga sebagai upaya melindungi areal pelabuhan dari gelombang pasang dan ancaman abrasi,” Jelas Lukman.
“Mangrove juga punya potensi pemanfaatan jasa lingkungan seperti pengembangan ekowisata serta tempat berkembang aneka biota laut,” katanya, Jumat, 26 April 2024.
Iptu Lukman mengatakan, bibit yang ditanam berupa mangrove jenis api-api (Avicennia sp) dan bakau (Kandelia candel). Kegiatan ini masih dalam rangkaian penanaman serentak seluruh Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan serta seluruh pemangku kepentingan daerah, Sabtu 27/04/2024.
Dalam rangkaian acara tersebut dilakukan penyerahan simbolis bibit tanaman jenis MPTS/buah-buahan dari Gubernur Sumatra Selatan kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Sungsang sebagai bentuk motivasi kepada masyarakat setempat untuk terus menjaga dan melestarikan lingkungan.
Aksi ini merupakan acara kelima dari rangkaian kegiatan penanaman serentak di Provinsi Sumatra Selatan.
Pelaksanaan penanaman tersebut diikuti penanaman secara serentak di 25 titik lokasi se-Indonesia. Kegiatan penanaman mangrove serentak ini merupakan kegiatan penanaman terakhir di 2024. Selanjutnya, akan dilakukan kegiatan penanaman lainnya yang sudah dijadwalkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
