Banyuwangi,- Sungguh ironis sekali pembangunan pavingisasi di Dusun Lugonto Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Proyek pembangunan pavingisasi yang menggunakan dana rakyat/ uang negara ini tidak ada transparansi pada publik, sehingga masyarakat tidak bisa ikut andil untuk mengawasinya.
Sementara dalam UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 tahun 2008 mengatur setiap proyek pembangunan yang menggunakan uang rakyat harus ada asas keterbukaan informasi publik.
Fakta di lapangan, dalam membangun proyek pavingisasi di Dusun Lugonto Desa Kedaleman ini termasuk menabrak UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008 serta menabrak instruksi bupati.
Pada pembangunan pavingisasi yang sudah berjalan kurang lebih satu minggu ini, tidak terpampang papan nama jenis kegiatan proyek. Jadi masyarakat tidak bisa mengetahui dan ikut mengawasinya.
Hal ini mendapat sorotan dari warga sekaligus Ketua Forum Rogojampi Bersatu (FRB) bahwa proyek yang dibangun pemerintah dinilai proyek siluman, sebab sama sekali tidak terpasang papan nama informasi proyeknya saat melaksanakan kegiatan pekerjaan.
“Proyek pavingisasi jalan yang dikerjakan tanpa menggunakan papan nama itu indikasinya sebagai trik untuk membohongi masyarakat agar tidak termonitoring besar anggaran dan sumber anggaran,” tegas Ketua FRB. Sabtu 2/9/2023
Menurutnya, sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek, dimana memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan.
“Pemasangan papan nama proyek merupakan implementasi asas transparansi, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan, saya juga meminta kepada pihak terkait untuk segera memantau dan memasang papan informasi kegiatan tersebut, ” ucap Irfan Hidayat.
Pewarta: team
