Batam, Intinews.com. 11 Maret 2026 – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2026 bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wali Kota Batam pada Rabu (11/3/2026) ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Dalam sambutannya, Amsakar Achmad menyambut baik langkah BPKP yang melakukan evaluasi sejak tahap perencanaan atau pre-audit. Menurutnya, pendekatan pengawasan yang proaktif ini memberikan ruang yang sangat berharga bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan sejak dini, sehingga potensi risiko dapat dimitigasi sebelum pelaksanaan program berjalan.
“Kami sangat terbuka dengan kehadiran tim BPKP. Kami membutuhkan pandangan dari pihak eksternal untuk menilai secara objektif apakah perencanaan yang disusun benar-benar efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi daerah, atau masih perlu diperbaiki agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran,” ujar Amsakar.
Lebih lanjut, Amsakar memaparkan bahwa Pemerintah Kota Batam saat ini tengah melakukan transformasi besar-besaran dalam arah pembangunan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Jika sebelumnya fokus pembangunan lebih banyak diarahkan pada pembangunan infrastruktur fisik, kini kebijakan mulai bergeser dan diintensifkan pada penguatan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi masa depan daerah.
“Masa depan Batam sangat bergantung pada kualitas SDM yang unggul. Karena itu, kami meluncurkan sejumlah program prioritas yang berorientasi pada kesejahteraan dan peningkatan kapasitas masyarakat, seperti pemberian seragam sekolah gratis, beasiswa bagi siswa berprestasi dan keluarga kurang mampu, hingga perluasan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) yang kini telah mencapai 98,12 persen,” jelasnya.
Selain bidang pendidikan dan kesehatan, Pemko Batam juga memberikan perhatian serius pada perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Program ini telah menjangkau belasan ribu pekerja di berbagai sektor, mulai dari pengemudi ojek daring, imam masjid, hingga penambang pancung. Amsakar menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat Batam memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan tidak tertinggal dalam pembangunan.
Terkait program strategis nasional, Amsakar menyampaikan bahwa Batam telah menyelaraskan seluruh perencanaan pembangunan daerah dengan visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Beberapa langkah konkret yang telah dan sedang dilakukan antara lain pembentukan koperasi nelayan, koperasi Merah Putih, serta persiapan matang pelaksanaan program makan bergizi gratis yang menyasar anak-anak sekolah.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Mudzakir, menjelaskan bahwa evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah merupakan agenda prioritas nasional. Hasil evaluasi dari berbagai daerah nantinya akan dikompilasi oleh BPKP Pusat untuk kemudian dilaporkan langsung kepada Presiden sebagai bahan pengambilan kebijakan tingkat nasional.
“Kami mendorong pengawasan sejak tahap perencanaan agar mitigasi risiko, termasuk potensi kecurangan atau fraud, dapat dilakukan lebih awal. Jangan sampai perangkat daerah ragu mengidentifikasi risiko, karena dengan mengenali risiko sejak dini, kita justru dapat mengendalikannya dengan lebih baik,” ujar Mudzakir.
Mudzakir juga menambahkan bahwa terdapat lima sektor utama yang menjadi fokus evaluasi BPKP di Kota Batam, yaitu pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan. Kelima sektor ini dipilih karena memiliki dampak langsung yang sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Tim BPKP akan melakukan evaluasi secara mendalam terhadap penjabaran program dan anggaran di setiap OPD. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah,” tambahnya.
Di akhir pertemuan, Mudzakir berharap dukungan data yang lengkap dan akurat dari seluruh OPD di lingkungan Pemko Batam agar proses evaluasi dapat berjalan lancar dan tepat waktu. “Dengan demikian, perencanaan yang disusun tidak hanya baik secara administratif, tetapi juga efektif dan berdampak nyata dalam implementasinya bagi masyarakat Batam,” tutupnya.
(SjR)
