Metro — Ketua Umum Ikatan Pemuda Lampung Indonesia (IPLI), Hermansyah TR, SH, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan penataan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Metro yang dinilai amburadul, tidak transparan, dan menjauh dari prinsip sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hermansyah menegaskan, mutasi dan rotasi pejabat bukanlah ruang eksperimen politik atau ajang balas jasa kekuasaan. Menurutnya, setiap kebijakan pengisian jabatan harus berbasis aturan, evaluasi kinerja yang terukur, kompetensi, serta rekam jejak yang jelas. Selasa siang, 24/02/2026.
“Jangan jadikan birokrasi sebagai papan catur kekuasaan. Jabatan itu amanah, bukan hadiah. Kalau mekanismenya tidak transparan, publik berhak curiga,” tegasnya dengan nada keras.
Ia menilai, kebijakan yang terkesan bongkar pasang tanpa parameter evaluasi yang terbuka hanya akan merusak tatanan birokrasi. ASN, kata dia, bukan objek politik yang bisa dipindah-pindahkan tanpa dasar profesional. Jika praktik semacam ini terus dibiarkan, dampaknya bukan hanya pada karier individu, tetapi juga pada stabilitas dan kualitas pelayanan publik di Kota Metro.
“Kalau sistem merit diabaikan, jangan salahkan publik bila muncul dugaan adanya kepentingan dan kedekatan. Pemerintah harus berani membuka dasar penilaian, indikator kinerja, serta alasan objektif di balik setiap mutasi,” ujarnya.
IPLI memandang bahwa tata kelola pemerintahan yang sehat hanya bisa berdiri di atas prinsip profesionalitas dan akuntabilitas. Penempatan pejabat yang tidak mengacu pada kualifikasi, integritas, dan kompetensi berpotensi melahirkan birokrasi yang tidak solid serta menurunkan kepercayaan masyarakat.
Hermansyah juga mengingatkan Wali Kota Metro agar tidak menutup telinga terhadap kritik masyarakat sipil. Kontrol sosial, menurutnya, bukan bentuk perlawanan, melainkan mekanisme demokrasi untuk menjaga agar roda pemerintahan tetap berjalan di jalur yang benar.
“Good governance bukan sekadar slogan. Transparansi dan akuntabilitas harus nyata dalam setiap kebijakan. Jangan sampai penataan jabatan justru memperlihatkan wajah kekuasaan yang tertutup dan elitis,” pungkasnya.
IPLI menegaskan akan terus mengawal kebijakan strategis di lingkungan Pemkot Metro, termasuk proses mutasi dan rotasi pejabat, demi memastikan birokrasi berjalan profesional, bersih, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
