METRO — Kondisi tata kelola keuangan daerah di Kota Metro kembali menjadi sorotan tajam. Ketua Pendekar Banten Silat dan Seni Debus Surosowan Provinsi Lampung, H. Tb Ismail S., SH, melontarkan peringatan keras kepada jajaran pemerintah daerah agar tidak bermain-main dengan anggaran.
Sorotan tersebut muncul setelah mencuatnya dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) yang dinilai janggal dan berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Rabu, 01/04/2026.
“Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Jangan main-main dengan anggaran! Kalau tata kelolanya carut-marut seperti ini, wajar publik curiga ada yang tidak beres,” tegas Ismail kepada media ini. Kamis, 02/04/2026 petang.
Dalam dokumen yang beredar, terlihat adanya angka-angka anggaran yang tidak sinkron, serta perbedaan nilai antara alokasi dana dan realisasi yang menimbulkan tanda tanya besar. Kondisi ini dinilai sebagai indikasi lemahnya pengawasan dan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Ismail, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah harus bertanggung jawab penuh terhadap setiap rupiah yang dikelola. Ia menegaskan bahwa kelalaian sekecil apa pun dalam administrasi keuangan bisa berdampak besar dan berujung pada masalah hukum.
“Kalau sejak awal sudah tidak tertib administrasi, ini pintu masuk penyimpangan. Jangan tunggu jadi masalah besar baru bergerak,” ujarnya.
Pendekar Banten juga mendesak aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) hingga lembaga penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan secara menyeluruh.
“Kami minta ini tidak dianggap sepele. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, harus ditindak tegas. Tidak boleh ada yang kebal hukum,” lanjutnya.
Ia kembali menegaskan komitmennya untuk mengawal persoalan ini hingga tuntas, termasuk membuka kemungkinan membawa temuan tersebut ke ranah hukum jika tidak ada kejelasan dari pihak terkait.
“Jangan sampai keuangan daerah dijadikan ajang permainan. Kami akan berdiri di depan untuk memastikan Kota Metro bersih dari praktik-praktik yang merugikan rakyat,” pungkasnya.
Pernyataan keras ini menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kota Metro agar segera berbenah dan memastikan tata kelola keuangan berjalan transparan, akuntabel, serta bebas dari penyimpangan.
