Lampung Tengah – Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah kini memasuki fase paling krusial dalam sejarah politik lokalnya. Sejak penangkapan Bupati nonaktif Ardito Wijaya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, tongkat komando beralih ke Pelaksana Tugas (Plt) Bupati I Komang Koheri.
Di tengah tekanan publik dan sorotan tajam terhadap tata kelola pemerintahan, Koheri praktis bekerja sendiri menjaga stabilitas birokrasi dan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan.
Pemerintahan dalam Tekanan
Kondisi pasca penangkapan kepala daerah bukan perkara ringan. Kepercayaan publik sempat terguncang, birokrasi diliputi ketidakpastian, dan sejumlah program prioritas terancam stagnan.
Plt Bupati I Komang Koheri menghadapi tantangan ganda: memulihkan citra pemerintahan sekaligus memastikan pelayanan publik tidak terganggu. Dalam situasi seperti ini, kepemimpinan bukan hanya soal administrasi, tetapi soal ketegasan arah dan keberanian mengambil keputusan.
Sejumlah kalangan menilai Koheri perlu bergerak lebih cepat melakukan konsolidasi internal, memperkuat sistem pengawasan, dan memastikan tidak ada ruang kompromi terhadap praktik-praktik yang mencederai integritas pemerintahan.
Stabilitas atau Sekadar Bertahan?
Sebagian pihak mengapresiasi langkah Koheri yang fokus menjaga stabilitas dan memastikan program berjalan sesuai rencana. Namun, di sisi lain muncul pertanyaan: apakah stabilitas cukup?
Masyarakat menanti bukan hanya pemerintahan yang “aman”, tetapi pemerintahan yang berani berbenah.
Reformasi birokrasi, penataan pejabat berbasis kompetensi, serta transparansi anggaran menjadi tuntutan mendesak.
Beban fiskal, target pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini sepenuhnya berada di pundak Plt Bupati.
Momentum Pembuktian
Kondisi ini sekaligus menjadi momentum pembuktian bagi I Komang Koheri. Kepemimpinan dalam situasi krisis kerap menjadi ukuran sesungguhnya seorang pemimpin.
Apakah Lampung Tengah hanya akan bertahan dari badai, atau justru bangkit dengan tata kelola yang lebih bersih dan profesional?
Publik kini mengawasi.
Karena dalam situasi seperti ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan pemerintahan yang berjalan, tetapi pemerintahan yang berani berubah.
