Kota Metro — Dalam rapat koordinasi yang digelar Senin pagi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa upaya pengendalian inflasi daerah tak cukup hanya dengan kebijakan tunggal, kolaborasi aktif antar pemerintah daerah dan sektor swasta harus menjadi roda penggeraknya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut dua mekanisme fundamental: pertama, optimalisasi realisasi belanja daerah sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi; kedua, penguatan sektor swasta yang bergerak bersamaan dengan sektor publik. Realisasi pendapatan daerah hingga 30 September 2025 tercatat mencapai 70,27%, naik dari 67% tahun sebelumnya, namun realisasi belanja justru turun menjadi 56,07% dari 57,20%.
Penurunan belanja daerah ini menurut Tito disebabkan oleh proses lelang yang terlambat, pergantian pejabat di dinas-dinas, dan perbedaan kecepatan antara pejabat pengelola keuangan dengan pelaksana kegiatan lapangan. Dia menegaskan bahwa daerah-daerah yang kinerjanya baik akan diberi insentif fiskal tambahan sebagai penghargaan, sementara yang tertinggal akan mendapat dorongan lebih intensif.
Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Menteri Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa dana transfer ke daerah telah mencapai 74,2% dari total pagu sebesar Rp 644,9 triliun. “Dananya sudah ada, segera gunakan. Jangan menunggu akhir tahun,” tegas Purbaya — menggarisbawahi bahwa penyerapan belanja produktif sangat penting untuk menstimulus sektor swasta, menyerap tenaga kerja, dan menjaga stabilitas sosial-politik.
Di tingkat daerah, Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Metro, Kusbani, menyampaikan bahwa Kota Metro berhasil menjaga inflasi di angka sangat rendah, yakni 1,1%. Namun, ia menegaskan bahwa kondisi ini tidak membuat pihaknya lengah: “Kita harus bekerja keras agar inflasi tetap terjaga dan realisasi belanja seimbang dengan pendapatan daerah.”
Kusbani menambahkan bahwa Pemkot Metro akan memperkuat kerja sama antar-organisasi perangkat daerah (OPD) dan menggandeng pihak perbankan serta swasta untuk meningkatkan pendapatan daerah — sebagai bagian dari upaya memperkuat mesin swasta dan publik secara bersamaan.
Kesimpulan:
Terbukti bahwa kunci pengendalian inflasi di daerah bukan hanya soal anggaran atau kebijakan sentral saja, namun juga tentang bagaimana mekanisme pemerintahan daerah berjalan secara efisien, dana digunakan secara produktif, dan sektor swasta dilibatkan secara nyata. Ketika semua “mesin” baik publik maupun privat bergerak bersama, maka tekanan inflasi dapat diredam dan pertumbuhan ekonomi akan lebih stabil.
