Lampung Tengah — Kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan bersama Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri, Kamis (26/2/2026), menjadi sorotan publik. Agenda tersebut bertujuan memastikan Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi pelajar.
Peninjauan dilakukan di sejumlah titik, di antaranya SPPG Bandar Jaya 4, MAN 1 Lampung Tengah, SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, dan SMK Negeri 2 Terbanggi Besar. Secara umum program berjalan, namun di balik itu muncul kritik tajam terkait kualitas pelaksanaan di lapangan.
Ketua Lembaga Intelijen Pers Repormasi Republik Indonesia (LIPER-RI), Edy Ramlan, melontarkan kritik keras. Ia menilai tidak semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan standar menu dan kualitas gizi sesuai ketentuan.
“Program ini sangat baik dan mulia. Tapi jangan sampai di lapangan justru ada pengelola dapur yang lebih mengejar hasil banyak atau kuantitas produksi, sementara kualitas dan komposisi gizi diabaikan. Ini menyangkut masa depan anak-anak,” tegas Edy Ramlan.
Ia juga meminta pengawasan diperketat dan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelola dapur yang diduga tidak konsisten menerapkan standar gizi. Menurutnya, orientasi pada volume tanpa kontrol mutu berpotensi merusak tujuan utama program.
Menanggapi berbagai catatan tersebut, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar membagikan makanan, tetapi memastikan asupan nutrisi seimbang agar pelajar tumbuh sehat dan cerdas. Ia menekankan pentingnya pengawasan bersama agar program benar-benar tepat sasaran.
Sementara itu, Plt. Bupati I Komang Koheri menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh kebijakan strategis nasional tersebut, termasuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal di Lampung Tengah.
Selain program makan bergizi, rombongan juga meninjau pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kampung Endangrejo, Kecamatan Seputih Agung. Program koperasi ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa dan memperkuat rantai pasok pangan.
Namun di sisi lain, persoalan klasik kembali mencuat.
Banyak kampung atau kelurahan yang belum memiliki aset tanah, sehingga kesulitan mendirikan gedung Koperasi Merah Putih secara mandiri. Tanpa dukungan lahan, realisasi koperasi berpotensi terhambat.
Kritik keras dari LIPER-RI menjadi pengingat bahwa keberhasilan program nasional tidak cukup hanya dengan seremoni kunjungan dan laporan administratif. Integritas pelaksana, kualitas pengawasan, serta kesiapan infrastruktur menjadi faktor penentu agar program strategis ini benar-benar membawa dampak nyata, bukan sekadar terlihat berjalan di atas kertas.
