Batam, Intinews.com — Warga Batam kian resah dengan kondisi jalan di area Perumahan Marcelia, tepatnya pintu masuk Ruko Grand California, Batam Kota. Sebuah tutup drainase yang rusak, tidak rata, dan bergeser sudah lama dibiarkan, kini menjadi sumber kecelakaan berulang kali bagi pengguna jalan.
Sejumlah driver ojek online (ojol) yang sehari-hari mangkal di lokasi ini mengaku sudah sering menolong korban.
“Biasanya yang jatuh itu orang yang jarang lewat sini, karena tidak hafal kondisi jalan. Pernah juga ada sepasang suami istri jatuh, langsung kami bawa ke rumah sakit,” ungkap seorang driver Maxim.
“Lokasi Strategis, tapi Luput dari Perhatian”
Fenomena ini menjadi ironi besar. Letaknya bukan di daerah pinggiran, melainkan di jantung Kota Batam. Jaraknya hanya sekitar 1 kilometer dari rumah mantan Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan bahkan sekitar 20 meter dari markas Pasmar 1 Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan IV.
Namun, meski dekat dengan pusat pemerintahan dan instansi strategis, keselamatan warga justru luput dari perhatian. Hingga kini, kondisi drainase tetap terbuka tanpa tanda peringatan maupun pengaman. Tidak ada cone, garis pembatas, apalagi lampu peringatan di malam hari. Akibatnya, jalan berubah menjadi perangkap maut bagi pengendara.
“Amsakar Achmad Dituntut Bertindak”
Kegeraman warga semakin memuncak karena kini Ketua BP Batam sekaligus Wali Kota Batam dijabat oleh satu orang, Amsakar Achmad. Dengan kewenangan penuh yang dimiliki, warga menilai Amsakar tidak punya alasan untuk menunda.
“Kalau cepat tanggap, sebentar saja sudah bisa diperbaiki. Tidak perlu menunggu ada korban jiwa dulu. Tapi karena lambat, sudah banyak yang jatuh. Ini jelas kelalaian pemerintah,” ujar seorang warga dengan nada kesal.
“Proyek Megah vs Keselamatan Warga”
Situasi ini menimbulkan pertanyaan: mengapa masalah sederhana di pusat kota bisa dibiarkan begitu lama? Apakah pemerintah lebih sibuk dengan proyek-proyek mercusuar, gedung megah, dan pembangunan citra, sementara keselamatan masyarakat justru dinomorduakan?
Padahal, keselamatan warga adalah amanah utama yang tidak bisa ditawar. Dalam regulasi, kelalaian dalam pemeliharaan jalan umum bahkan bisa berimplikasi pada sanksi administrasi hingga hukum, terutama bila mengakibatkan korban luka atau meninggal dunia.
“Kalau sampai ada korban meninggal, siapa yang bertanggung jawab? Jangan tunggu viral dulu baru turun. Pemerintah harus serius, jangan hanya pandai berjanji,” tambah warga lainnya.
“Dinas Terkait Dinilai Lalai”
Warga juga menyoroti kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUPR), Dinas Perhubungan, dan Satpol PP yang dianggap menutup mata. Padahal sesuai aturan, setiap kerusakan jalan atau drainase wajib diberi tanda pengaman untuk mencegah kecelakaan.
Dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah daerah wajib menjamin keselamatan pengguna jalan. Kelalaian yang berujung korban luka bahkan bisa diproses hukum.
“Kalau sampai ada korban meninggal, ini bukan lagi masalah teknis, tapi bisa masuk ranah pidana kelalaian jabatan. Jangan sampai rakyat dikorbankan hanya karena pejabat abai pada tanggung jawabnya,” tegas seorang tokoh masyarakat.
“Publik Tunggu Aksi Nyata”
Kini, sorotan publik tertuju pada Amsakar Achmad. Sebagai pemimpin yang memegang dua posisi strategis sekaligus, ia dituntut menunjukkan langkah konkret, bukan sekadar pencitraan.
Drainase rusak di pintu masuk Ruko Grand California ini adalah ujian sederhana: apakah pemerintah benar-benar peduli terhadap keselamatan warganya, atau justru menunggu tragedi lebih besar terjadi?
Masyarakat Batam menegaskan, aksi cepat adalah harga mati. Satu nyawa saja terlalu mahal untuk dikorbankan hanya karena kelalaian memperbaiki satu tutup drainase.
