Lampung Selatan — Kasus dugaan 383 tenaga honorer fiktif di Lampung Tengah bukan sekadar persoalan administrasi. Ini adalah cermin buruk tata kelola pemerintahan, sekaligus ujian nyata bagi keberanian aparat penegak hukum dalam menembus tembok kekuasaan birokrasi. Senin, 26/01/2026.
Naiknya perkara ini ke tahap penyidikan seharusnya menjadi sinyal tegas bahwa hukum sedang bekerja. Namun publik kembali dihadapkan pada kalimat klasik yang berulang: menunggu hasil audit BPK. Sebuah frasa yang sah secara prosedural, tetapi kerap berubah menjadi tameng perlambatan dan ruang kompromi.
Fakta adanya ratusan nama honorer yang diduga fiktif tidak mungkin lahir dari kelalaian satu meja kerja. Ini menandakan adanya rantai keputusan, pembiaran, dan kewenangan yang disalahgunakan. Dan di titik inilah jabatan Sekretaris Daerah posisi tertinggi ASN di daerah tak bisa dilepaskan dari tanggung jawab moral dan administratif.
Publik berhak bertanya:
Apakah hukum akan bergerak lurus, atau kembali berputar di lorong birokrasi?
Apakah penyidikan akan berujung pada penetapan tersangka, atau berhenti di meja audit?
Menunggu audit tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda keberanian. Penegakan hukum sejati tidak hanya soal kelengkapan berkas, tetapi keberpihakan pada keadilan dan keberanian menembus status serta jabatan.
Jika kasus sebesar ini kembali menguap tanpa kejelasan, maka pesan yang sampai ke publik sangat berbahaya: korupsi aman selama berlindung di balik sistem. Dan itu adalah pengkhianatan terhadap rasa keadilan rakyat.
Lampung Tengah tidak membutuhkan klarifikasi berlapis. Yang dibutuhkan adalah ketegasan, transparansi, dan akuntabilitas. Hukum harus bicara lebih lantang daripada jabatan.
Bertempat di ruang Subdit III Tipidkor yang dihadiri oleh jajaran perwira menengah dan pertama, di antaranya:
Donny HD, SE, SH, MH (Kasubdit III Tipidkor Polda Lampung)
Rossi Platini, SH, MH (Ps.Panit 1 Unit IV Subdit III)
Doni Putra, SH, MH (Ps.Panit II Unit IV Subdit III)
AKP Justin, SH, MH (Kasat Intel Res Lamsel)
Iptu Dita Hidayatullah, SH, MH (Kanit Intel Sosbud Polres Lamsel)
Ipda Gevri (Intel Sosbud Polda Lampung)
