Oleh: Hartoyo Dwi
Opini Publik
Kamis, 12 Maret 2026
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jabatan bukanlah mahkota yang membuat seseorang kebal dari kritik. Jabatan adalah amanah yang dipercayakan oleh rakyat untuk dijalankan dengan tanggung jawab, kejujuran dan keberpihakan kepada kepentingan publik.
Tulisan ini bukan untuk menggurui siapa pun, bukan pula untuk menasehati secara berlebihan. Ini hanyalah ungkapan hati, suara kecil dari masyarakat yang berharap para pejabat publik berkenan sejenak berhenti, menundukkan kepala dan melakukan introspeksi diri.
Mulai dari tingkat paling bawah RT, RW, kepala desa atau lurah—hingga camat, kepala dinas, bupati, wali kota, gubernur, menteri, sampai presiden, semuanya adalah pejabat publik.
Artinya, jabatan itu ada karena rakyat.
Maka ketika rakyat menyampaikan kritik, masukan, bahkan keluhan, sudah semestinya didengar dengan hati terbuka, bukan disambut dengan sikap angkuh atau merasa paling benar.
Jabatan tidaklah abadi. Lima tahun atau sepuluh tahun hanyalah sekejap dalam perjalanan hidup seseorang. Namun jejak dari kekuasaan itu akan dikenang jauh lebih lama apakah dikenang sebagai pemimpin yang bijak dan dekat dengan rakyat atau justru sebagai pejabat yang lupa diri ketika duduk di kursi kekuasaan.
Hari ini kita sering mendengar banyak orang mengaku berjuang untuk rakyat. Banyak pula yang mengatasnamakan rakyat dalam setiap pidato dan kebijakan. Mereka menyebut diri sebagai pelindung rakyat, penyambung lidah rakyat bahkan pembela kepentingan rakyat.
Namun di tengah semua klaim itu, rakyat masih bertanya.
Di mana sebenarnya keberpihakan itu?
Kapan rakyat benar-benar merasakannya?
Siapa yang sesungguhnya sedang dibela?
Dan rakyat yang mana yang dimaksud?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak lahir dari kebencian, melainkan dari harapan yang terlalu sering dikecewakan. Sebab dalam realitas yang dirasakan banyak orang, kata “rakyat” kerap hanya menjadi slogan yang indah di atas panggung, namun terasa jauh ketika kebijakan dijalankan.
Tidak sedikit yang mulai bertanya dalam hati: apakah semua itu benar-benar perjuangan untuk rakyat, atau hanya kepentingan pribadi dan kelompok yang dibungkus rapi atas nama rakyat?
Kritik bukanlah musuh kekuasaan.
Justru kritik adalah cermin yang membantu pemimpin melihat dirinya sendiri dengan lebih jujur. Pemimpin yang besar bukanlah mereka yang anti kritik, melainkan mereka yang berani mendengar, berani memperbaiki diri, dan tidak alergi terhadap suara rakyat.
Karena pada akhirnya, jabatan hanyalah titipan sementara. Kursi kekuasaan bisa berganti, masa jabatan akan berakhir, tetapi nilai integritas, kerendahan hati, dan keberpihakan kepada rakyatlah yang akan menentukan bagaimana sejarah mengingat seseorang.
Jika tulisan ini sampai kepada para pejabat publik, janganlah tersinggung. Tidak ada niat menggurui. Ini hanyalah suara hati yang berharap para pemegang amanah tetap ingat bahwa kekuasaan tidak pernah lebih tinggi dari rakyat yang memberikannya.
