Magelang — Forum Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung sejak Rabu, 15 April 2026 hingga Minggu, 19 April 2026, berubah menjadi lebih dari sekadar agenda penguatan kapasitas. Di balik forum ini, terselip kegelisahan besar: merosotnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah.
Sorotan tajam itu tak dihindari oleh Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini. Di tengah ratusan Ketua DPRD se-Indonesia, ia justru memilih bersuara keras menyentil langsung penyakit lama yang masih menggerogoti kinerja DPRD.
“DPRD tidak boleh lagi hanya menjadi stempel kebijakan. Kalau fungsi pengawasan lemah, maka kita sendiri yang merusak kepercayaan publik,” tegas Ria Hartini, Jumat, 17 April 2026.
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Selama ini, DPRD kerap disorot karena dianggap lebih banyak bermain di wilayah kompromi politik ketimbang memperjuangkan kepentingan rakyat. Fungsi legislasi mandek, pengawasan tumpul, dan pembahasan anggaran tak jarang dicurigai sarat kepentingan.
Ria menilai, kondisi tersebut tidak bisa lagi ditoleransi. Ia menegaskan bahwa KPPD harus menjadi momentum “reset total” bagi cara kerja DPRD di seluruh Indonesia.
“Kalau kita masih bekerja dengan pola lama, maka kita akan terus ditinggalkan rakyat. DPRD harus berani berubah, bukan sekadar bertahan,” ujarnya tajam.
Dalam forum yang digelar oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) ini, para pimpinan DPRD digembleng dengan berbagai materi strategis mulai dari geopolitik global, krisis ekonomi, hingga arah besar pembangunan nasional melalui visi “Asta Cita”.
Namun bagi Ria, persoalan utamanya bukan pada kurangnya pengetahuan, melainkan keberanian untuk bertindak.
“Ilmu sudah banyak, forum sudah sering. Yang kurang itu keberanian untuk benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” kata Ria dengan tegas.
Ia juga menyinggung soal potensi konflik kepentingan yang kerap menjadi “rahasia umum” dalam pembahasan kebijakan daerah. Menurutnya, jika DPRD terus terjebak dalam kepentingan sempit, maka fungsi kontrol terhadap eksekutif akan lumpuh.
KPPD 2026 di Magelang pun menjadi panggung ujian moral sekaligus politik: apakah para pimpinan DPRD siap membersihkan diri dan memperbaiki kinerja, atau justru tetap bertahan dalam pola lama yang semakin ditinggalkan publik.
Di akhir pernyataannya, Ria Hartini mengingatkan dengan nada tegas:
“Kalau DPRD tidak berubah sekarang, maka rakyat yang akan memberi penilaian dan itu tidak bisa kita hindari”, pungkasnya.
Pesan itu jelas, ini bukan lagi soal kapasitas, tapi soal integritas dan keberanian.
