DPD ORMAS BIDIK LAMPUNG DUKUNG PEMKOT METRO TATA 215 ORGANISASI: SENTOT TEKANKAN LEGALITAS, TRANSPARANSI, DAN KONTROL SOSIAL

Lampung202 Dilihat

KOTA METRO  —  Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Kemasyarakatan Barisan Indonesia Pemantau dan Pengawas Tindak Pidana Korupsi (Ormas Bidik) Provinsi Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kota Metro melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam melakukan pembinaan, monitoring, verifikasi dan penataan organisasi kemasyarakatan (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta organisasi media.

Dukungan tersebut disampaikan, Ketua DPD Ormas Bidik Lampung, R. Sentot Alibasyah, menyusul pelaksanaan monitoring dan verifikasi organisasi oleh Tim Kesbangpol Kota Metro. Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan organisasi yang tertib administrasi, memiliki legalitas jelas, aktif menjalankan kegiatan, serta bertanggung jawab kepada masyarakat. Rabu (18/11/2026).

Program pembinaan dan penataan organisasi tersebut telah dilaksanakan Pemerintah Kota Metro sejak beberapa pekan terakhir. Melalui Kesbangpol, pemerintah daerah membentuk tiga tim untuk melakukan verifikasi dan pendataan terhadap sekitar 215 organisasi yang berada di wilayah Kota Metro.

Salah satu organisasi yang telah menerima kunjungan verifikasi adalah Sekretariat DPD Ormas Bidik Lampung, beralamat di Jalan Piagam Jakarta, 16A, Kelurahan Mulyosari, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro.

Kunjungan Tim Kesbangpol yang berlangsung pada Rabu (18/11/2026), sekitar pukul 14.00 WIB, disambut langsung oleh Ketua DPD Ormas Bidik Lampung, R. Sentot Alibasyah, bersama jajaran pengurus. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan monitoring dan penataan organisasi kemasyarakatan Tahun Anggaran 2026.

Ketua DPD Ormas Bidik Lampung, R. Sentot Alibasyah, yang akrab disapa Sentot, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Tim Kesbangpol Kota Metro.

Menurutnya, kegiatan verifikasi merupakan langkah positif untuk memastikan keberadaan, legalitas, serta keaktifan organisasi. Namun, pelaksanaannya harus tetap mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, profesionalitas, dan tidak diskriminatif.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Tim Kesbangpol Kota Metro ke sekretariat Ormas Bidik Lampung. Kami siap mendukung proses pendataan, monitoring, dan pembinaan organisasi demi terciptanya tata kelola kelembagaan yang lebih baik,” tegas Sentot.

Ia menambahkan, langkah Pemkot Metro melalui Kesbangpol bukan sekadar pemeriksaan administrasi, melainkan bagian dari upaya membangun ketertiban organisasi agar setiap lembaga memiliki kejelasan legalitas dan keberadaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sentot juga menegaskan bahwa DPD Ormas Bidik Lampung telah melengkapi dokumen perizinan dan legalitas organisasi sebagai bentuk keseriusan dalam menjalankan roda kelembagaan.

“Kami memastikan kelengkapan administrasi dan legalitas organisasi Bidik. Kami juga berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Metro, Pemerintah Provinsi Lampung, serta mendukung kebijakan pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sentot berharap sinergi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah daerah tidak hanya sebatas hubungan administratif, tetapi juga diwujudkan melalui kerja nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia menegaskan, keberadaan Ormas Bidik harus tetap menjalankan fungsi sosial kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan tindak pidana korupsi.

“Organisasi harus mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif. Pemerintahan yang baik membutuhkan pengawasan masyarakat, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas,” ungkapnya.

Sentot juga memberikan penegasan bahwa organisasi tidak boleh hanya besar dalam nama, papan sekretariat, ataupun dokumen legalitas, tetapi harus dibuktikan melalui aktivitas dan kontribusi nyata.

“Organisasi bukan sekadar nama, papan sekretariat, atau dokumen legalitas. Keaktifan harus dibuktikan melalui kegiatan nyata, kepedulian sosial, serta kemampuan menjalankan organisasi sesuai AD/ART dan memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat,” pungkas Sentot.

KESBANGPOL VERIFIKASI 215 ORGANISASI, AKTIF DAN TIDAK AKTIF AKAN DIKLASIFIKASIKAN

Sementara itu, Hartawan selaku Ketua Tim II Kesbangpol Kota Metro menerangkan bahwa kegiatan verifikasi dilakukan untuk memastikan keberadaan dan keaktifan organisasi sekaligus mencocokkan dokumen administrasi dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

“Jumlahnya ada 215 organisasi, terdiri dari organisasi media, LSM, Ormas, keagamaan, dan kepemudaan. Kami melakukan verifikasi untuk mengklasifikasikan organisasi yang masih aktif, tidak aktif, atau bahkan organisasi yang tidak ditemukan keberadaannya,” terang Hartawan.

Menurutnya, verifikasi lapangan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendataan organisasi yang lebih tertib dan akurat. Dengan demikian, pemerintah memiliki gambaran nyata mengenai keberadaan organisasi di Kota Metro.

DASAR HUKUM DAN ADMINISTRASI PENATAAN ORGANISASI

Berdasarkan surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro tertanggal 26 Oktober 2026, Nomor 220/E003-26278/B-05/2026, perihal pemberitahuan monitoring organisasi kemasyarakatan, kegiatan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.1.2/5722/SJ tanggal 6 Agustus 2026 tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penertiban dan Penataan Organisasi Kemasyarakatan.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga berdasarkan Surat Tugas Wali Kota Metro Nomor 220/E003-26272/B-05/2026 tanggal 21 Oktober 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan dan Penataan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Metro Tahun 2026.

Dalam surat tersebut, organisasi kemasyarakatan diminta menyiapkan laporan kegiatan serta dokumen perubahan Surat Keterangan Keberadaan Organisasi (SKKO), apabila terdapat perubahan kepengurusan maupun masa berlaku dokumen yang telah berakhir.

PENATAAN JANGAN SEKADAR PERIKSA BERKAS, TRANSPARANSI DAN KEADILAN HARUS DIUTAMAKAN

Di balik kegiatan pendataan terhadap 215 organisasi tersebut, terdapat tanggung jawab besar yang harus dijalankan pemerintah daerah. Penataan organisasi jangan sampai hanya berhenti pada pemeriksaan dokumen dan keberadaan alamat sekretariat.

Kesbangpol harus memastikan pembinaan berjalan secara profesional, objektif, transparan, dan tidak diskriminatif. Seluruh organisasi berhak mendapatkan perlakuan yang sama serta kepastian mengenai persyaratan administrasi dan mekanisme verifikasi.

Pemerintah juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai tindak lanjut terhadap organisasi yang belum melengkapi dokumen, mengalami perubahan kepengurusan, atau dinyatakan tidak aktif.

Sebab, keberadaan Ormas, LSM, dan organisasi pers merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Organisasi-organisasi tersebut memiliki ruang untuk menjalankan fungsi sosial, menyampaikan aspirasi, melakukan pengawasan, serta menjadi mitra kritis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Di sisi lain, organisasi juga tidak boleh berlindung di balik nama kelembagaan untuk mengabaikan kewajiban administrasi maupun tanggung jawab sosialnya.

Pada akhirnya, keberhasilan penataan 215 organisasi di Kota Metro tidak cukup diukur dari banyaknya sekretariat yang dikunjungi atau berkas yang diperiksa. Lebih dari itu, harus ada hasil nyata berupa organisasi yang legal, aktif, profesional, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemkot Metro melalui Kesbangpol diharapkan konsisten menjalankan pembinaan secara terbuka dan berkeadilan. Sementara seluruh organisasi harus menunjukkan kepatuhan terhadap aturan serta membuktikan eksistensinya melalui kegiatan nyata.

Dengan demikian, penataan organisasi bukan menjadi alat pembatas ruang demokrasi, melainkan fondasi untuk memperkuat kehidupan bermasyarakat yang tertib, kritis, demokratis, dan berintegritas.

(RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *