JAKARTA — Tuntutan 18 tahun penjara terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, memicu gelombang reaksi dan perdebatan luas di tengah masyarakat. Banyak pihak menilai tuntutan tersebut terlalu berat dan dinilai tidak sejalan dengan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan.
Dalam berbagai tanggapan publik yang beredar, sejumlah poin menjadi sorotan tajam. Di antaranya disebut tidak ditemukan adanya unsur mens rea atau niat jahat, tidak terbukti adanya aliran dana pribadi kepada Nadiem, hingga tidak adanya bukti kemahalan harga dalam proyek pengadaan laptop Chromebook yang dipersoalkan.
Selain itu, perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga menuai kritik. Sejumlah pihak mempertanyakan dasar perhitungan tersebut karena dianggap masih bersifat asumtif dan belum menunjukkan kerugian negara secara nyata.
“Kalau tidak ada niat jahat, tidak ada aliran dana, dan harga tidak terbukti mahal, lalu dasar tuntutan 18 tahun itu apa?” tulis salah satu komentar publik yang ramai dibagikan di media sosial.
Perdebatan juga muncul terkait kewenangan lembaga yang menghitung kerugian negara. Sebagian kalangan menilai lembaga yang memiliki fungsi konstitusional untuk menetapkan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bukan BPKP. Polemik tersebut kini menjadi bagian penting dalam pembahasan perkara yang menyita perhatian nasional itu.
Meski demikian, jaksa penuntut umum tetap meyakini terdapat unsur pidana dalam perkara tersebut dan menuntut hukuman berat terhadap Nadiem. Jaksa menilai terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan yang berujung pada dugaan kerugian negara bernilai besar.
Hingga kini, perkara tersebut masih menunggu putusan majelis hakim. Publik pun menanti apakah hakim akan sejalan dengan tuntutan jaksa atau justru mengambil keputusan berbeda berdasarkan fakta persidangan yang telah terungkap.
Kasus ini menjadi perhatian luas karena menyangkut kebijakan pengadaan pendidikan nasional serta menyeret nama tokoh publik yang selama ini dikenal dekat dengan transformasi digital pendidikan Indonesia.
