Lampung Tengah — Ketua DPC Laskar Lampung Indonesia (LLI) Lampung Tengah, Yunisa Putra, S.A.P, kembali melontarkan sikap keras dan tanpa kompromi. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk segera membuka kembali dan menuntaskan kasus KONI Lampung Tengah yang dinilai mandek dan belum menyentuh seluruh pihak yang diduga terlibat. Jumat, 03/04/2026.
Dengan nada tegas, Yunisa meminta Kejaksaan Negeri dan Polres Lampung Tengah tidak setengah hati dalam mengusut perkara tersebut. Ia menyoroti adanya dugaan keterlibatan sejumlah pihak lain, termasuk bendahara Dispora dan oknum DPRD yang sebelumnya sempat diperiksa.
“Jangan tebang pilih! Kasus KONI harus dibuka terang benderang. Jangan hanya berhenti pada beberapa nama. Kalau diusut serius, sangat mungkin ada tambahan tersangka,” tegas Yunisa. Kamis malam (02/04/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa sebelumnya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lampung Tengah telah digeledah oleh pihak kejaksaan, yang menurutnya menjadi indikasi kuat bahwa kasus ini memiliki keterkaitan yang lebih luas dan tidak sederhana.
“Fakta penggeledahan itu sudah jelas. Artinya ada potensi besar keterlibatan pihak lain. Jangan ditutup-tutupi. Bongkar semua!” ujarnya lantang.
Yunisa menegaskan, penetapan tersangka sejauh ini yang mencakup Ketua KONI, bendahara dan salah satu cabang olahraga belum cukup untuk menjawab rasa keadilan publik. Ia meyakini, jika penanganan dilakukan secara serius dan transparan, maka jumlah tersangka sangat mungkin bertambah.
Sebagai mantan anggota DPRD Lampung Tengah, Yunisa juga menaruh harapan besar kepada jajaran pimpinan baru di Kejaksaan dan Polres untuk menunjukkan keberanian dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
“Kajari baru, Kapolres baru, ini momentum. Buktikan bahwa hukum benar-benar tegak. Jangan ada yang dilindungi. Sikat habis!” tandasnya.
Pernyataan keras Yunisa Putra ini menjadi sorotan publik, sekaligus tekanan terbuka bagi aparat penegak hukum agar tidak ragu membongkar kasus KONI Lampung Tengah hingga ke akar-akarnya, demi menjaga kepercayaan masyarakat dan menegakkan supremasi hukum di daerah.
