LAMPUNG TENGAH — Penanganan kasus dugaan tindak pidana pengeroyokan yang diduga melibatkan Ketua Yayasan Srikandi kembali menjadi sorotan. Pasalnya, perkara yang telah berjalan lebih dari tiga tahun tersebut hingga kini belum menunjukkan kejelasan mengenai perkembangan maupun kepastian status hukumnya.
Kasus ini bukan perkara yang baru mencuat. Dwi Hartoyo, yang turut melakukan penelusuran fakta dan mendampingi keluarga Lilik Habibi dalam melaporkan dugaan peristiwa tersebut ke Polda Lampung, mengungkapkan bahwa perkara itu pada akhirnya dikembalikan untuk ditangani sesuai wilayah hukum tempat kejadian, yakni Polsek Seputih Surabaya.
Namun, perjalanan waktu justru memunculkan pertanyaan serius. Pergantian Kapolsek hingga pergantian Kanit Reskrim telah terjadi, tetapi keluarga korban masih menantikan kejelasan penanganan perkara tersebut.
Lebih memprihatinkan lagi, menurut informasi yang dihimpun, terdapat saksi kunci yang mengetahui peristiwa dugaan pengeroyokan tersebut. Keberadaan saksi ini semestinya menjadi salah satu bagian penting dalam proses pengumpulan keterangan dan pendalaman perkara oleh penyidik.
Lantas, sejauh mana saksi-saksi telah diperiksa? Apakah seluruh alat bukti sudah dikumpulkan? Apakah perkara ini masih dalam tahap penyelidikan, telah ditingkatkan ke penyidikan atau justru mengalami kendala tertentu?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut patut mendapatkan jawaban yang jelas dari pihak kepolisian.
Hingga Rabu, 11 November 2026, awak media masih berupaya menghubungi Kanit Reskrim Polsek Seputih Surabaya untuk memperoleh keterangan resmi. Tim media juga tengah berupaya mendapatkan nomor kontak Kapolsek Seputih Surabaya guna meminta konfirmasi langsung terkait perkembangan penanganan perkara tersebut. Namun, sampai berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan resmi.
Tiga tahun lebih bukan waktu yang singkat.
Keluarga yang menantikan keadilan tentu membutuhkan kepastian, bukan sekadar menunggu tanpa mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan.
Pergantian pejabat kepolisian semestinya tidak menjadi alasan terputusnya penanganan perkara. Setiap laporan masyarakat harus memiliki kejelasan administrasi, perkembangan penanganan serta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.
Dwi Hartoyo menilai, transparansi dan profesionalitas aparat penegak hukum sangat dibutuhkan agar tidak muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa perkara tersebut dibiarkan berlarut-larut.
Publik kini menunggu jawaban: apakah kasus ini benar-benar masih diproses, apa kendala yang dihadapi penyidik dan kapan keluarga Lilik Habibi mendapatkan kepastian hukum?
Jangan sampai sebuah laporan dugaan tindak pidana kehilangan arah hanya karena waktu terus berjalan dan pejabat yang menangani silih berganti.
Catatan Redaksi inti-news.com: Pemberitaan ini merupakan bagian dari kontrol sosial dan upaya memperoleh informasi yang berimbang. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Ketua Yayasan Srikandi maupun pihak-pihak yang disebutkan, serta meminta keterangan resmi dari Polsek Seputih Surabaya dan Polres Lampung Tengah. Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini harus tetap diuji melalui proses hukum dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.
