METRO — Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menegaskan arah kebijakan Pemerintah Kota Metro dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 setelah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD disepakati bersama DPRD Kota Metro dalam Rapat Paripurna, Senin, 28 September 2026.
Kesepakatan tersebut menjadi tahapan penting bagi Pemerintah Kota Metro dalam menyesuaikan struktur keuangan daerah dengan perkembangan fiskal, perubahan pendapatan, kebutuhan belanja serta pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Kota Metro diproyeksikan meningkat Rp29,93 miliar atau 3,27 persen, dari sebelumnya Rp915,62 miliar menjadi Rp945,55 miliar.
Pada saat yang sama, belanja daerah juga mengalami penyesuaian sebesar Rp29,54 miliar atau 3,21 persen, dari Rp920,65 miliar menjadi Rp950,19 miliar. Dengan perubahan tersebut, struktur APBD Kota Metro mengalami defisit sekitar Rp4,64 miliar, yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah sesuai kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Bambang Iman Santoso sebelumnya menjelaskan bahwa perubahan APBD tidak berdiri sendiri. Penyesuaian dilakukan setelah adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta perkembangan asumsi keuangan daerah, termasuk perubahan proyeksi pendapatan, alokasi belanja dan sumber pembiayaan.
Menurut Bambang, perubahan APBD diarahkan untuk memprioritaskan belanja yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara luas, melakukan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, menyesuaikan dana transfer serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2025, termasuk penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Namun, bertambahnya pendapatan daerah sebesar hampir Rp30 miliar juga membawa konsekuensi terhadap pemerintah daerah. Ruang fiskal yang bertambah harus diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang memiliki manfaat nyata, terukur serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Sebelumnya, pembahasan perubahan APBD juga mendapat perhatian dari enam fraksi DPRD Kota Metro. Sejumlah persoalan menjadi bahan pertanyaan dan kritik, antara lain penggunaan pinjaman jangka pendek Rp20 miliar, beban bunga sekitar Rp785,77 juta, penurunan alokasi bantuan sosial, persoalan sampah di TPAS Karangrejo, penanganan banjir Metro Selatan hingga optimalisasi pendapatan daerah.
Menanggapi hal tersebut, Bambang menjelaskan bahwa pinjaman jangka pendek Rp20 miliar digunakan sebagai bagian dari pengelolaan kas daerah untuk mengatasi ketidaksesuaian arus kas (cash mismatch) pada awal tahun anggaran.
Di sisi lain, DPRD Kota Metro melalui proses pembahasan Banggar, komisi-komisi dan fraksi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah mengawal perubahan struktur anggaran tersebut sebelum akhirnya disepakati dalam rapat paripurna. Proses pembahasan sebelumnya juga mencatat kenaikan pendapatan sekitar Rp29,9 miliar, yang berasal dari tambahan PAD dan pendapatan transfer.
Kini, setelah Raperda Perubahan APBD 2026 disepakati, perhatian publik bergeser pada tahap pelaksanaan.
Bambang Iman Santoso dan jajaran Pemerintah Kota Metro dituntut memastikan tambahan kapasitas anggaran tersebut tidak berhenti sebagai perubahan angka dalam dokumen APBD. Setiap rupiah anggaran harus memiliki sasaran yang jelas, output yang terukur dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Dengan pendapatan daerah yang naik dari Rp915,62 miliar menjadi Rp945,55 miliar, perubahan APBD 2026 sekaligus menjadi momentum bagi Pemkot Metro untuk menunjukkan sejauh mana kebijakan fiskal yang dirancang bersama DPRD mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Sebab, ukuran keberhasilan APBD bukan hanya seberapa besar anggaran terserap, melainkan seberapa besar manfaat pembangunan dan pelayanan publik yang benar-benar kembali kepada masyarakat Kota Metro.
