Batam, 14 November 2026 — Dugaan transaksi jual beli perkara kembali mengguncang jajaran kepolisian Batam. Tak lama menjabat, Kapolsek Sagulung Iptu Yusan Saka Firman bersama Kanit Reskrim Ipda Riyanto kini menjadi sasaran pemeriksaan Propam Polda Kepri terkait dugaan pemerasan dalam kasus narkoba.
Informasi yang beredar menyebut nilai dugaan imbalan mencapai ratusan juta rupiah. Dana tersebut disebut diminta agar perkara narkotika yang menjerat seorang tersangka tidak dilanjutkan ke proses hukum. Dugaan ini langsung memancing kecaman publik, karena menyentuh pusat integritas penegakan hukum.
Dugaan terungkap setelah Propam menggelar operasi pantauan di wilayah Sagulung. Kanit Reskrim lebih dulu terjaring saat diduga melakukan transaksi. Dari perkembangan pemeriksaan, muncul dugaan keterlibatan Kapolsek. Meski begitu, semua masih harus dibuktikan melalui proses resmi.
Jika terbukti, dugaan ini bukan sekadar kesalahan pribadi. Ini menjadi bukti serius adanya upaya menyalahgunakan wewenang untuk mengubah arah perkara. Masyarakat khawatir praktik serupa bisa merusak kepercayaan terhadap pemberantasan narkoba.
Kapolresta Barelang telah mengakui adanya pemeriksaan terhadap anggota. Ia menegaskan setiap penyimpangan akan diproses tegas. Hingga saat ini, jabatan Kapolsek Sagulung dan Kanit Reskrim masih kosong, pihak kepolisian menargetkan segera mengisi dengan pejabat pelaksana tugas agar layanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.
Pernyataan tersebut tidak cukup meredam pertanyaan publik. Masyarakat ingin tahu apakah pemeriksaan akan menyentuh semua pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya jaringan di balik dugaan transaksi.
Propam Polda Kepri kini berada di bawah sorotan. Publik menunggu bukti resmi, besaran uang yang diamankan, status tersangka narkoba, serta hasil pemeriksaan terhadap kedua perwira.
Kasus ini menjadi ujian besar bagi Polri. Bagaimana mungkin aparat yang diberi tugas memberantas narkoba justru terjerat dugaan transaksi perkara? Masyarakat menuntut proses yang transparan.
Masyarakat juga menegaskan pentingnya asas praduga tak bersalah. Jika tuduhan terbukti, hukuman harus tegas. Jika tidak terbukti, nama baik mereka juga harus dipulihkan.
Integritas penegak hukum tidak boleh dikompromikan. Publik menunggu apakah Propam akan membongkar kasus ini secara menyeluruh tanpa pandang bulu.
Catatan redaksi: Seluruh informasi berdasarkan penelusuran lapangan. Status hukum kedua perwira hanya sah setelah ada rilis resmi dari Polda Kepri, dan tetap berlaku asas praduga tak bersalah.
( SjR )
