Dugaan Penggelapan Uang Yayasan Isenabasa Dinilai Tidak Terbukti, Kuasa Hukum Minta Laporan Di-SP3

Batam56 Dilihat

Batam, Senin 16 November 2026 — Penyelidikan dugaan penggelapan uang Yayasan Isenabasa terus bergulir di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepulauan Riau. Namun, pihak kuasa hukum para pendiri yayasan menilai tuduhan tersebut tidak memiliki dasar pembuktian yang cukup dan berharap perkara dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) apabila unsur pidana tidak terpenuhi.

Pendiri Yayasan Isenabasa kembali menjalani pemeriksaan klarifikasi pada Senin, 16 November 2026, oleh penyelidik Subdit 1 Ditreskrimum Polda Kepri. Pemeriksaan tersebut merupakan kelanjutan dari pemanggilan sebelumnya terhadap sejumlah pendiri dan pengurus yayasan.

Rahmad Sukri Hasibuan, S.H., M.H., selaku kuasa hukum para pendiri Yayasan Isenabasa, menjelaskan bahwa seluruh pendiri dan pengurus terkait telah dimintai klarifikasi atas Laporan Pengaduan Masyarakat (LPM) yang disampaikan pengurus Yayasan Isenabasa periode 2023–2027 pada tanggal 21 Agustus 2026 di SPKT POLDA KEPRI “Seluruh pendiri dan pengurus telah dimintai klarifikasi. Mereka sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan penyelidik sesuai dengan pengetahuan dan dokumen yang dimiliki,” ujar Rahmad saat diwawancarai media di Top 100 Tembesi, Batam.

Sejumlah pihak yang telah memberikan klarifikasi antara lain Sabar M. Malau selaku Sekretaris, Djasarmen Purba selaku Ketua Pengawas, Rahmad Fahrizal Siregar alias Ivan Srg sebagai Anggota Pembina, Fetrus Gembira Ginting selaku Bendahara, serta Nutherin Sihaloho dan Benny Horas Panjaitan sebagai Pengawas pada periode 2018–2023. Menurutnya, seluruh pertanyaan penyelidik telah dijawab, termasuk mengenai riwayat pengelolaan keuangan serta pengembalian sebagian lahan aset yayasan kepada Otorita Batam.

Pada tahun 2007, terdapat pengembalian sebagian lahan aset Yayasan Isenabasa kepada Otorita Batam karena yayasan tidak mampu melunasi seluruh tagihan UWTO. Luasan lahan yang semula sekitar 35.000 meter persegi berkurang menjadi sekitar 22.000 meter persegi. “Pengembalian sebagian lahan tersebut memiliki bukti surat. Usulan awal datang dari almarhum Jhon Nurdin Sitorus dan kemudian disepakati seluruh pengurus melalui rapat,” jelas Rahmad.

Pada awal tahun 2008, almarhum Jhon Nurdin Sitorus menyetorkan dana sebesar Rp1,44 miliar ke rekening Yayasan Isenabasa melalui tiga tahap. Dana tersebut digunakan untuk melunasi sisa UWTO setelah pengembalian sebagian lahan, sementara sisanya dialokasikan untuk pembangunan Gedung Serba Guna (GSG) pada tahun 2011. Pembangunan gedung serta pengurusan perizinan dan pekerjaan cut and fill terhenti pada tahun 2012 karena kas yayasan telah habis digunakan.

Mengenai asal-usul dana, Rahmad menjelaskan bahwa uang yang disetorkan diketahui berasal dari pihak bernama Aliong. Aliong sendiri disebut memperoleh dana tersebut dari PT Putri Barelang Mandiri (PT PBM), sebagaimana tercatat dalam bukti kwitansi tertanggal 18 September 2008 yang diterbitkan PT PBM kepada Aliong. Dokumen tersebut telah diserahkan kepada penyelidik sebagai bagian dari klarifikasi.

Berdasarkan rangkaian klarifikasi dan dokumen yang telah disampaikan, Rahmad menegaskan pihaknya menilai tuduhan penggelapan uang yayasan terhadap para pendiri dan pengurus periode 2000–2023 sesuai rumusan Pasal 488 Jo 486 KUHP Tahun 2023 tidak terbukti atau tidak ditemukan unsur Pidananya. Ia juga menegaskan bahwa pengembalian sebagian lahan kepada Otorita Batam telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap dalam gelar perkara nanti, Ditreskrimum Polda Kepri dapat mempertimbangkan seluruh keterangan dan bukti yang ada. Apabila unsur pidana sebagaimana tuduhan Pasal 488 Jo 486 KUHP Nasional tidak terpenuhi, kami berharap laporan pengaduan masyarakat tersebut dihentikan sesuai mekanisme hukum,” tegas Pimpinan Kantor Hukum RS Hasibuan & Partners tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur pidana tetap menjadi kewenangan penyelidik dan aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan serta alat bukti yang sah.

Catatan redaksi: Berita ini disusun berdasarkan keterangan pihak kuasa hukum. Redaksi membuka ruang tanggapan dan hak jawab bagi pihak pelapor maupun instansi berwenang.

( SjR )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *