Genjot Digitalisasi Pajak Daerah, Bapenda Lamteng Bergerak Cepat Gandeng BI Lewat Capacity Building dan Studi Tiru ETPD

Lampung120 Dilihat

 

Lampung Tengah — Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mulai menunjukkan langkah serius dalam mengejar ketertinggalan di era digital. Salah satu upaya konkret dilakukan dengan mengikuti kegiatan capacity building dan studi tiru Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) bersama Bank Indonesia yang berlangsung di Makassar pada Senin, 20/04/2026.

Langkah ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Bapenda Lamteng tengah didorong untuk memahami secara mendalam sistem transaksi keuangan berbasis digital, sekaligus memperkuat koordinasi antar lembaga dalam mendukung percepatan digitalisasi pendapatan daerah.

Program ETPD sendiri merupakan strategi nasional untuk mengubah sistem transaksi pemerintah dari manual menjadi digital. Tujuannya jelas: meningkatkan transparansi, menekan kebocoran, serta mempercepat layanan publik.

Melalui kegiatan ini, para peserta tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga belajar langsung dari daerah lain yang telah lebih dulu berhasil menerapkan sistem transaksi digital. Inilah yang disebut studi tiru, belajar dari praktik terbaik agar tidak mengulang kesalahan yang sama.

Bapenda Lamteng diharapkan mampu mengadopsi sistem pembayaran pajak dan retribusi secara elektronik, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada cara konvensional yang lambat dan rawan penyimpangan.

Namun demikian, percepatan digitalisasi ini bukan tanpa tantangan. Selain kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia juga menjadi kunci utama. Tanpa SDM yang mampu mengoperasikan sistem digital dengan baik, program ini berpotensi hanya menjadi slogan tanpa dampak nyata.

Karena itu, kegiatan capacity building ini menjadi titik awal penting: bukan hanya belajar, tetapi juga membangun komitmen untuk benar-benar berubah.

Jika diterapkan secara konsisten, transformasi digital ini bukan hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memperbaiki kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *