Batam — Intinews.com.
Komitmen Polri dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel kembali ditegaskan melalui kegiatan Zoom Meeting Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polri yang diikuti oleh jajaran pengawasan internal di seluruh Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, Irwasda Polda Kepulauan Riau turut hadir sebagai representasi fungsi pengawasan internal di wilayah hukum Polda Kepri.
Kegiatan ini tidak hanya membahas strategi peningkatan pengelolaan PNBP, tetapi juga dirangkaikan dengan pembahasan kesiapan pelaksanaan Audit PNBP Tahun Anggaran (TA) 2026 serta Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Pengelolaan PNBP dan Badan Layanan Umum (BLU) TA 2025. Forum ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh satuan kerja Polri semakin siap menghadapi proses pengawasan dan pemeriksaan keuangan secara menyeluruh.
Dalam arahannya, disampaikan bahwa PNBP Polri merupakan salah satu bentuk kontribusi institusi kepada negara yang bersumber dari pelayanan publik, seperti pelayanan penerbitan SIM, STNK, BPKB, pengamanan objek vital, hingga berbagai layanan kepolisian lainnya. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, tertib administrasi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Irwasda Polda Kepri menegaskan bahwa fungsi pengawasan internal memiliki peran vital dalam memastikan setiap proses pengelolaan PNBP berjalan sesuai mekanisme. Mulai dari tahap perencanaan target, pelaksanaan pungutan, penyetoran ke kas negara, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, semuanya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.
“Penguatan sistem pengawasan bukan hanya untuk kepentingan audit semata, tetapi juga sebagai langkah preventif guna meminimalkan potensi kesalahan administrasi maupun penyimpangan. Dengan pengawasan yang baik, maka kepercayaan publik terhadap Polri juga akan semakin meningkat,” menjadi salah satu penekanan dalam forum tersebut.
Selain membahas kesiapan audit TA 2026, rapat ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan PNBP dan BLU selama Tahun Anggaran 2025. Berbagai kendala teknis, administrasi, hingga aspek regulasi dibahas secara terbuka untuk dicarikan solusi bersama. Evaluasi ini diharapkan menjadi bahan perbaikan agar ke depan pengelolaan PNBP semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Tidak kalah penting, forum tersebut juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung transparansi pengelolaan PNBP. Digitalisasi sistem pembayaran dan pelaporan dinilai mampu meminimalisir potensi kebocoran serta meningkatkan akurasi data keuangan di lingkungan Polri.
Keikutsertaan Irwasda Polda Kepri dalam kegiatan ini menunjukkan keseriusan Polda Kepri dalam memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan internal, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan negara. Diharapkan, hasil dari rapat ini dapat segera ditindaklanjuti di tingkat wilayah melalui penguatan monitoring, asistensi kepada satuan kerja, serta peningkatan kapasitas personel pengelola PNBP.
Melalui langkah-langkah tersebut, Polda Kepri berkomitmen mendukung terwujudnya Polri yang Presisi, dengan tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan berintegritas, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah PNBP yang dikelola benar-benar kembali untuk kepentingan negara dan pelayanan terbaik kepada masyarakat
