Batam, Rabu 11 November 2026 — Dugaan peredaran rokok merek Lenox tanpa pita cukai makin mencuri perhatian. Produk tersebut ditemukan dijual secara terbuka di warung, kios, hingga kawasan pemukiman di sejumlah titik Kota Batam. Fenomena ini memunculkan pertanyaan tajam tentang efektivitas pengawasan, ketegasan penindakan, serta tanggung jawab lembaga yang diberi kewenangan memberantas barang kena cukai ilegal.
Jika dugaan ini terbukti benar, persoalannya bukan hanya kesalahan pedagang kecil. Yang lebih penting adalah bagaimana rantai pasok bisa berjalan bebas, siapa yang memasok, dan mengapa pengawasan tidak mampu menangkap aliran barang tersebut sejak awal. Batam sebagai wilayah strategis seharusnya memiliki sistem pengawasan yang kuat, baik di pintu masuk barang maupun di pasar eceran.
Publik tidak hanya membutuhkan penjelasan normatif. Masyarakat menuntut bukti tindakan nyata, transparansi hasil operasi, serta penindakan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai pengawasan terlihat rapi di atas kertas, sementara produk yang diduga ilegal tetap beredar bebas di tengah masyarakat.
Bea Cukai diminta buktikan kinerja pengawasan
Bea Cukai Batam menjadi pusat perhatian dalam kasus ini. Masyarakat bertanya apakah sudah dilakukan pemetaan titik penjualan rokok yang diduga ilegal, penelusuran jalur distribusi, identifikasi pemasok, gudang penyimpanan, hingga pihak yang mengatur peredaran barang tersebut.
Publik juga menuntut data penindakan sepanjang tahun 2026, nilai barang yang berhasil diamankan, serta potensi kerugian negara yang berhasil dicegah. Jika pengawasan berjalan efektif, hasilnya harus ditunjukkan. Jika masih ada celah, kelemahan harus dievaluasi secara terbuka.
Krimsus dan aparat hukum jangan hanya menunggu laporan
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri serta aparat penegak hukum lain diharapkan tidak hanya fokus memeriksa pedagang eceran. Penyelidikan harus ditujukan membongkar jaringan pemasok, pemilik gudang, hingga pihak yang mengambil keuntungan besar dari peredaran rokok ilegal.
Penindakan yang hanya menyasar pelaku lapangan dianggap tidak menyentuh akar masalah. Masyarakat tidak ingin melihat pola penegakan hukum yang hanya tegas terhadap pedagang kecil, tetapi lambat menindak jaringan besar di balik peredaran barang ilegal.
Hindari saling lempar tanggung jawab
Masalah ini juga menjadi pengingat bagi instansi pengawasan pasar dan pemerintah daerah. Koordinasi lintas lembaga harus berjalan nyata, bukan sekadar formalitas rapat atau dokumentasi foto bersama. Setiap lembaga harus menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan pedagang, serta edukasi masyarakat sesuai kewenangan masing-masing.
Bagi masyarakat, pembagian tugas antarinstansi tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan masalah menggantung tanpa penyelesaian. Pengawasan harus menghasilkan temuan, penindakan harus menghasilkan kepastian hukum.
Pedagang kecil tidak boleh menjadi satu‑satunya sasaran
Pedagang yang menjual rokok tanpa pita cukai memang berisiko dijerat hukum apabila unsur pelanggaran terbukti. Namun, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku yang paling mudah ditemukan. Penyelidikan harus menelusuri asal barang, jalur pasokan, serta pihak yang memperoleh keuntungan utama.
Jika hanya pedagang kecil yang diproses, maka jaringan besar tetap aman dan peredaran rokok ilegal akan terus berulang. Penindakan yang adil harus menyasar semua pihak yang terbukti terlibat sesuai perannya masing-masing.
Negara rugi, konsumen juga terancam
Peredaran rokok tanpa pita cukai tidak hanya merugikan penerimaan negara. Praktik ini juga menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan pelaku usaha yang taat aturan. Selain itu, konsumen berhak mendapatkan kepastian bahwa produk yang dibeli memenuhi ketentuan hukum dan dapat dilacak asal-usulnya.
Meskipun tidak otomatis lebih berbahaya secara kandungan, produk tanpa kelengkapan cukai tetap menimbulkan persoalan kepatuhan dan perlindungan konsumen. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten.
Dasar hukum: cukai bukan perkara ringan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, peredaran barang kena cukai tanpa pita cukai dapat dikenakan ancaman pidana penjara satu hingga lima tahun, serta denda dua hingga sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Ketentuan ini berlaku bagi siapa saja yang menjual, menyimpan, memasok, atau menimbun barang yang terbukti berasal dari tindak pidana cukai. Dengan begitu, baik pedagang maupun pemasok tidak boleh menganggap persoalan ini sebagai pelanggaran sepele.
Publik tunggu jawaban, bukan seremonial
Fungsi kontrol masyarakat dan pers menjadi penting agar pengawasan negara benar-benar berjalan. Bea Cukai, kepolisian, instansi pengawasan perdagangan, dan pemerintah daerah diminta memberikan penjelasan terbuka mengenai langkah penindakan terhadap dugaan peredaran rokok Lenox tanpa pita cukai.
Kritik ini bukan bertujuan menghakimi tanpa bukti, tetapi mendorong lembaga berwenang bekerja lebih transparan. Jangan sampai masyarakat terus bertanya, sementara jawaban yang diterima hanya diam atau saling melempar tanggung jawab.
Redaksi buka ruang klarifikasi
Redaksi membuka ruang konfirmasi bagi Bea Cukai Batam, Krimsus Polda Kepri, distributor, pedagang, serta pihak lain yang merasa perlu memberikan penjelasan. Masyarakat yang memiliki bukti atau informasi terkait dugaan peredaran rokok ilegal juga didorong melapor melalui saluran resmi.
Pers tidak menggantikan penyidik, tetapi masyarakat berhak mengetahui apakah pengawasan berjalan efektif. Jangan biarkan dugaan rokok ilegal menjadi cerita berulang di Batam. Jangan biarkan pengawasan hanya menjadi slogan tanpa bukti tindakan nyata.
Kini publik menunggu apakah dugaan peredaran rokok Lenox akan ditindaklanjuti dengan tegas, atau kembali menjadi masalah yang hanya dibahas tanpa penyelesaian.
Catatan redaksi: Dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai harus dibuktikan melalui pemeriksaan resmi. Seluruh pihak yang disebut memiliki hak memberikan klarifikasi dan tanggapan.
( SjR )
