Batam, Senin, 6 April 2026 – Pemerintah Kota Batam resmi mengambil langkah terobosan besar dalam tata kelola pemerintahan. Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, memimpin langkah strategis dengan menginstruksikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus yang bertugas merapikan, memvalidasi, dan menyatukan seluruh basis data kependudukan di lingkungan pemerintah daerah.
Kebijakan ini dicanangkan sebagai fondasi utama untuk mewujudkan prinsip “Satu Data, Satu Arah Pembangunan”, di mana keakuratan informasi menjadi kunci utama dalam menentukan kebijakan publik yang tepat sasaran dan tidak lagi tumpang tindih.
Selama ini, perbedaan data yang sering terjadi di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai menjadi salah satu penghambat efektivitas program kerja. Data yang berbeda-beda antar instansi sering kali menimbulkan kebingungan hingga berpotensi menyebabkan kebijakan yang diambil menjadi kurang tepat sasaran atau bahkan menyimpang dari kondisi riil di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Li Claudia Chandra menegaskan bahwa ke depannya, tidak boleh lagi ada versi data yang berbeda antar instansi. Seluruh data harus disatukan dan terintegrasi ke dalam satu sistem induk yang terpusat.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan data yang berbeda-beda. Jika datanya beda, maka arah pembangunan pun bisa berantakan. Oleh karena itu, kita gaspol rapikan semuanya. Targetnya sangat jelas: tidak ada lagi perbedaan angka atau data antar OPD. Semua harus satu pintu, satu sumber, dan satu kebenaran,” tegas Li Claudia dengan nada penuh semangat.
Validasi Menyeluruh hingga ke Tingkat Paling Bawah
Upaya pembenahan data ini tidak akan berhenti di meja kerja dinas saja, melainkan akan diturunkan hingga ke tingkat akar rumput. Tim Satgas yang dibentuk akan melakukan validasi data secara menyeluruh di seluruh wilayah administrasi Kota Batam.
Mulai dari wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi seperti Sagulung, Batam Kota, hingga kawasan Bengkong, proses pengecekan dan pembenahan data akan diperkuat hingga ke tingkat lurah dan camat. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap data yang tercatat benar-benar valid, mutakhir, dan menggambarkan kondisi nyata yang ada di lapangan.
Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat data kependudukan yang akurat merupakan senjata utama dalam merumuskan kebijakan penanggulangan masalah sosial. Pemerintah menargetkan, dengan data yang seragam dan akurat ini, berbagai upaya strategis untuk menekan angka kemiskinan ekstrem dan pengangguran terbuka di Batam bisa dilakukan dengan jauh lebih efektif dan terukur.
Jaminan Pemerataan Bantuan dan Fasilitas Publik
Lebih jauh, data tunggal yang telah tersinkronisasi ini nantinya akan dijadikan sebagai dasar hukum dan acuan utama dalam pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah kota di masa mendatang.
Berbagai kebijakan strategis, mulai dari penentuan kuota penerimaan siswa baru di setiap sekolah, program pembagian seragam gratis bagi siswa kurang mampu, hingga penyaluran bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai, semuanya akan merujuk pada basis data tunggal tersebut.
Dengan demikian, diharapkan tidak akan ada lagi istilah “salah sasaran” atau “tumpang tindih” dalam penyaluran hak-hak warga. Semuanya akan berjalan berdasarkan data yang valid sehingga bantuan atau fasilitas yang disediakan negara benar-benar diterima oleh pihak yang berhak dan membutuhkan.
“Kuncinya hanya satu: data harus akurat. Jika datanya sudah benar, maka pembangunan pun pasti berjalan tepat sasaran. Tidak ada lagi yang terlewat, tidak ada lagi yang salah terima. Ini demi Batam yang lebih teratur, adil, dan maju,” tambah Li Claudia menutup arahannya.
Kini, seluruh mata tertuju pada kerja nyata Satgas yang telah dibentuk. Masyarakat berharap, mimpi besar “Satu Data, Satu Arah Pembangunan” ini bisa segera terwujud dan membawa angin segar bagi kemajuan Kota Batam ke depannya.
(SjR)
