Seluruh Pengurus Diperiksa, Pembela Tegaskan: Dugaan Penggelapan Uang Yayasan Isenabasa Tidak Terbukti!

Batam32 Dilihat

Batam, Senin 16 November 2026 — Seluruh pendiri dan pengurus Yayasan Isenabasa telah selesai menjalani pemeriksaan klarifikasi di Subdit 1 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri terkait dugaan penggelapan uang yayasan. Pemanggilan hari ini melengkapi rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap jajaran pengurus periode 2023–2027 maupun periode sebelumnya.

Hari ini yang hadir diperiksa adalah Benny Horas Panjaitan, Fetrus Gembira Ginting, dan Nutherin Sihaloho. Sebelumnya, Sabar M Malau selaku Sekretaris, Djasarmen Purba selaku Ketua Pengawas, serta Rahmad Fahrizal Siregar (Ivan Srg) selaku Anggota Pembina telah dimintai keterangan. Seluruh proses hukum didampingi oleh Rahmad Sukri Hasibuan, S.H., M.H., pimpinan Kantor Hukum RS Hasibuan & Partners.

Rahmad Sukri Hasibuan menyatakan seluruh pertanyaan penyelidik telah dijawab secara rinci dan lengkap. Ia memaparkan kronologi pengelolaan aset dan keuangan yayasan untuk meluruskan fakta yang dituduhkan oleh pihak pelapor.

Dijelaskan bahwa pada tahun 2007 terjadi pengembalian sebagian aset tanah seluas sekitar 13.000 meter persegi kepada pihak pengembang. Hal itu dilakukan karena yayasan tidak mampu melunasi sisa pembayaran, sehingga luas tanah berkurang dari 35.000 m² menjadi sekitar 22.000 m². Keputusan ini berasal dari almarhum Jhon Nurdin Sitorus dan disepakati dalam rapat pengurus, serta memiliki bukti surat pengembalian yang sah dan sesuai ketentuan Otorita Batam.

Pada awal tahun 2008, almarhum Jhon Nurdin Sitorus menyetorkan dana sebesar Rp1,44 miliar ke rekening yayasan dalam tiga tahap. Dana tersebut digunakan untuk melunasi sisa utang tanah, membangun Gedung Serba Guna pada tahun 2011, serta membiayai pengurusan izin dan pengurugan tanah. Pembangunan terhenti pada tahun 2012 karena kas yayasan telah habis digunakan untuk keperluan yang sah.

Sumber dana tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan. Uang itu diperoleh melalui pihak bernama Aliong dari PT Putri Barelang Mandiri, lengkap dengan bukti kwitansi yang dikeluarkan perusahaan pada tanggal 18 September 2008. Semua dokumen pendukung telah diserahkan kepada penyelidik Polda Kepri.

Berdasarkan fakta dan dokumen tersebut, pihak pembela menilai dugaan penyalahgunaan uang yayasan yang dilaporkan oleh pengurus periode 2000–2003 tidak terbukti secara hukum. Pengembalian aset tanah juga dinilai telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pihak pembela mendorong Gelar Perkara nanti memutuskan untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3). Pasal yang didakwakan — Pasal 488 juncto Pasal 486 KUHP — dinilai unsur pidananya tidak terpenuhi berdasarkan fakta yang telah terungkap di lapangan.

“Harapan kami, laporan pengaduan masyarakat ini dapat dihentikan. Klien kami tidak terbukti melakukan penyalahgunaan uang yayasan,” tegas Rahmad Sukri Hasibuan saat ditemui awak media di kawasan Top 100 Tembesi, Batam.

Redaksi membuka ruang tanggapan dan hak jawab bagi pihak pelapor maupun penyidik terkait laporan ini.

Catatan redaksi: Berita ini berdasarkan informasi yang diberikan oleh pihak pendamping hukum. Pembaca diharapkan menunggu hasil resmi dari penyelidikan pihak berwenang.

( SjR )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *