Lampung Tengah — Program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto kembali menuai sorotan. Di tengah semangat pemerintah memastikan asupan gizi bagi pelajar, muncul pertanyaan tajam: siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari program ini?
Ketua Lembaga Intelegen Pers Reformasi Republik Indonesia (LIPER-RI), Edy Ramlan, menyampaikan sikap tegas dalam menyikapi rasa keadilan yang dinilai mulai tergerus. Ia menyoroti dugaan sebagian pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lebih mengejar kuantitas produksi ketimbang menjaga kualitas dan standar gizi makanan.
“Program ini untuk anak-anak bangsa, bukan untuk memperkaya segelintir pihak. Kalau orientasinya hanya hasil banyak tanpa memperhatikan mutu, maka yang kenyang bukan siswa, tapi oknum,” tegas Edy Ramlan.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung dampak ekonomi di tingkat bawah. Sejumlah pedagang kecil di sekitar sekolah mengaku lesu sejak program berjalan. Biasanya mereka menggantungkan penghasilan dari siswa saat jam istirahat. Kini, omzet menurun drastis karena kebutuhan makan sudah dipenuhi dari program pemerintah.
Menurut Edy, keadilan sosial harus menjadi roh dalam setiap kebijakan. Ia meminta pemerintah pusat dan daerah, termasuk jajaran yang mendampingi kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan di Lampung Tengah, agar tidak hanya fokus pada seremonial dan laporan administratif, tetapi juga membuka ruang evaluasi menyeluruh.
“Jangan sampai program yang niatnya mulia justru mematikan ekonomi kecil dan membuka celah permainan di tingkat pelaksana. Transparansi dan pengawasan ketat wajib dilakukan,” pintanya Edy Ramlan.
LIPER-RI menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar benar-benar tepat sasaran, menjaga kualitas gizi, serta tetap mempertimbangkan dampak sosial ekonomi di masyarakat.
Program besar harus berdiri di atas asas keadilan. Jika tidak, publik akan terus menggema: Program Makan Bergizi Gratis, siapa yang sebenarnya kenyang?
