METRO — Anggota DPRD Kota Metro dari Fraksi Gerindra, Sudarsono, melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan fiskal dan tata kelola pemerintahan di Kota Metro. Ia menilai, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama ini belum sepenuhnya mampu menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam konferensi pers di Gedung DPRD Kota Metro, Rabu Mei 2026, politisi yang akrab disapa Lek Darsono itu menegaskan bahwa besarnya anggaran daerah semestinya mampu mendorong percepatan pembangunan yang lebih merata dan dirasakan langsung oleh rakyat.
Namun kenyataan di lapangan, menurutnya, masih jauh dari harapan. Infrastruktur jalan rusak, persoalan sampah yang belum tertangani maksimal, hingga kualitas pelayanan publik yang dinilai masih lemah menjadi bukti bahwa pengelolaan anggaran perlu dievaluasi total.
“APBD itu uang rakyat. Bukan sekadar angka dalam dokumen. Masyarakat berhak melihat hasil nyata dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah,” tegas Sudarsono.
Ia menyoroti tingginya beban belanja rutin pemerintah daerah yang dinilai mulai menggerus ruang fiskal pembangunan. Jika kondisi itu terus dibiarkan tanpa langkah pembenahan serius, Kota Metro dinilai berpotensi menghadapi tekanan darurat fiskal yang dapat memperlambat pembangunan dan menurunkan kualitas layanan masyarakat.
Menurutnya, Pemerintah Kota Metro tidak bisa lagi bertahan dengan pola pengelolaan anggaran lama yang hanya berputar pada rutinitas birokrasi. Dibutuhkan keberanian membuka sumber-sumber pendapatan baru serta pengawasan ketat terhadap seluruh sektor penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu yang menjadi sorotan keras Sudarsono ialah pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Ahmad Yani Metro serta sejumlah aset produktif milik daerah yang dinilai memiliki potensi ekonomi besar, namun belum dikelola secara maksimal.
Ia menegaskan, seluruh aset dan unit usaha daerah harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel agar kebocoran pendapatan dapat ditekan.
Bahkan, Sudarsono mendorong pemerintah membuka skema kemitraan profesional maupun pola pengelolaan semi-korporasi sebagai langkah penyelamatan fiskal daerah.
“Ini bukan menjual aset daerah. Tapi memastikan potensi PAD benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Menurutnya, bila sektor-sektor produktif dikelola dengan sistem yang kuat dan profesional, hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan dasar masyarakat lainnya.
Tak hanya soal fiskal, Sudarsono juga meluapkan kekecewaannya terhadap komunikasi politik di lingkungan Pemerintah Kota Metro. Ia mengaku tersinggung lantaran seluruh ketua partai politik disebut mendapat komunikasi dari wali kota, sementara Partai Gerindra justru tidak dilibatkan.
“Semua ketua partai dipanggil, tapi Gerindra tidak. Jujur saya tersinggung. Kalau bicara membangun daerah, semua unsur politik harus dirangkul, jangan ada yang merasa ditinggalkan,” katanya dengan nada tegas.
Di akhir pernyataannya, Sudarsono mengingatkan bahwa komunikasi politik yang sehat, pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, serta reformasi sumber pendapatan daerah merupakan kunci agar Kota Metro tidak terjebak dalam stagnasi pembangunan.
“Kalau fiskal tertekan, PAD bocor, dan komunikasi politik tidak sehat, daerah bisa jalan di tempat. Ini yang harus diselamatkan bersama,” pungkasnya.
