METRO — Suasana politik di Kota Metro memanas. Anggota DPRD Kota Metro dari Fraksi Partai Gerindra, Sudarsono, melontarkan kritik keras terhadap Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, usai Partai Gerindra tidak diundang dalam agenda penting yang disebut dihadiri hampir seluruh ketua partai politik di Kota Metro.
Dalam konferensi pers yang digelar di ruang OR DPRD Kota Metro, Rabu, 6 Mei 2026, Sudarsono tampak emosi hingga menggebrak meja di hadapan wartawan. Ia menilai sikap Pemerintah Kota Metro telah melukai marwah partai politik dan mencederai etika komunikasi antara eksekutif dan legislatif.
“Ini bukan persoalan sepele. Ini soal penghormatan terhadap partai politik. Apa Gerindra dianggap LSM atau KUD? Kami ini partai politik resmi yang punya kursi di DPRD,” tegas Sudarsono dengan nada tinggi.
Ia mengaku heran karena berdasarkan informasi yang diterimanya, seluruh ketua partai politik diundang dalam pertemuan tersebut, kecuali Gerindra. Kondisi itu memunculkan dugaan adanya upaya pengucilan politik terhadap partainya di tengah dinamika politik yang sedang berkembang di DPRD Kota Metro, termasuk isu interpelasi.
“Saya dengar semua partai diundang, hanya Gerindra yang tidak. Ini ada apa sebenarnya?” ujarnya tajam.
Tak hanya menyentil persoalan undangan, Sudarsono juga menegaskan bahwa Partai Gerindra tidak akan gentar menghadapi tekanan politik di daerah. Ia menyebut partainya tetap memiliki kekuatan besar secara nasional dan tidak bisa dipandang sebelah mata.
“Kami tidak minta belas kasihan. Tidak mengemis jabatan atau fasilitas. Mau dibully seperti apa pun, Gerindra tetap berdiri dan tetap eksis,” katanya.
Dalam pernyataan yang mengejutkan, Sudarsono bahkan mengancam akan mengembalikan seluruh fasilitas yang melekat pada jabatannya sebagai anggota DPRD sebagai bentuk protes terhadap kondisi politik yang dinilainya tidak sehat.
“Baju dinas saya kembalikan. Semua fasilitas DPRD saya kembalikan ke negara. Kalau perjalanan dinas atau kunjungan kerja, saya pakai uang pribadi. Saya serius,” ucapnya dengan nada geram.
Di hadapan awak media, Sudarsono juga membongkar persoalan yang menurutnya menjadi sumber lemahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro. Ia menyoroti dugaan kebocoran PAD di sejumlah sektor strategis, terutama parkir dan pengelolaan layanan publik.
Menurutnya, Pemkot Metro harus berani melakukan langkah tegas dan profesional, termasuk membuka peluang swastanisasi di beberapa sektor seperti pengelolaan parkir, sampah, hingga BLUD RSUD Ahmad Yani Metro.
“PAD kita bocor di mana-mana, terutama parkir. Kalau dikelola profesional dan transparan, hasilnya bisa jauh lebih besar untuk daerah,” tandasnya.
Pernyataan keras Sudarsono diprediksi bakal memicu gelombang respons politik baru di Kota Metro. Konflik komunikasi antara legislatif dan eksekutif yang sebelumnya hanya menjadi bisik-bisik internal, kini mulai terbuka dan menjadi konsumsi publik.
