Batam, Rabu 11 November 2026 — Peredaran rokok yang diduga tidak memenuhi ketentuan cukai di sejumlah kawasan Kota Batam kembali menjadi sorotan masyarakat. Produk rokok tersebut terlihat mudah ditemukan di berbagai warung dan tempat penjualan eceran, sehingga memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum yang telah dilakukan selama ini.
Di tengah kondisi tersebut, masyarakat dan berbagai elemen meminta Bea Cukai Batam tidak hanya melakukan penindakan yang bersifat sesaat atau seremonial. Publik mendesak agar dilakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap jalur distribusi, jaringan pemasok, lokasi gudang penyimpanan, hingga pihak-pihak yang diduga mengendalikan peredaran rokok tanpa pelunasan cukai tersebut.
Jika rokok yang diduga ilegal dapat menjangkau hingga ke warung-warung di sudut-sudut pemukiman, maka pertanyaan yang muncul adalah siapa yang mengatur pasokannya dan bagaimana jalur distribusinya berjalan tanpa terdeteksi secara signifikan. Hal ini menjadi tantangan terbuka bagi Bea Cukai Batam, aparat penegak hukum, serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri untuk menindaklanjuti secara serius.
Penindakan jangan hanya menyasar pengecer kecil
Pemberantasan rokok ilegal tidak boleh berhenti pada penyitaan barang di warung-warung tingkat bawah. Penindakan harus mampu menembus hingga jaringan distributor, pemasok utama, pemilik gudang, serta pihak-pihak yang diduga mengelola sistem pasokan secara terorganisir.
Bea Cukai Batam diharapkan dapat menjelaskan secara terbuka bagaimana pengawasan selama ini dilakukan, berapa banyak operasi yang telah dilaksanakan, serta apakah pihak-pihak yang berada di belakang peredaran ini telah diidentifikasi dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat berharap penindakan tidak hanya terfokus pada pengecer kecil yang paling mudah ditemui, sementara jaringan besar yang memasok barang justru luput dari pengawasan.
Krimsus Polda Kepri diminta telusuri asal dan jalur distribusi
Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri juga diharapkan turut mengambil peran dalam melakukan investigasi apabila ditemukan indikasi tindak pidana yang lebih luas. Penelusuran perlu diarahkan pada asal barang, jalur masuk ke wilayah Batam, lokasi penampungan, hingga kemungkinan keterlibatan pihak lain yang memfasilitasi peredaran ini.
Penting juga dibangun koordinasi yang lebih baik antar-instansi terkait agar penanganan permasalahan ini tidak berjalan terpisah-pisah dan hanya berhenti pada pelaku di lapangan. Masyarakat berhak mengetahui apakah peredaran rokok ilegal ini benar-benar ditangani secara menyeluruh atau justru terus berlangsung tanpa pengungkapan yang memadai.
Pengecer juga perlu memahami risiko hukum
Perlu diketahui bahwa menjual barang kena cukai tanpa kelengkapan dokumen bukan tanpa risiko hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, setiap orang yang menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai tanpa pita cukai dapat dikenakan pidana penjara paling singkat satu tahun hingga paling lama lima tahun dan/atau denda dua hingga sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Ketentuan serupa juga berlaku bagi pihak yang menyimpan, menimbun, atau memperoleh barang yang diketahui berasal dari pelanggaran ketentuan cukai. Oleh karena itu, pengecer diimbau untuk lebih berhati-hati dalam memilih sumber barang dagangan guna terhindar dari masalah hukum di kemudian hari.
Masyarakat berharap ada langkah nyata
Sorotan terhadap permasalahan ini bukan sekadar soal peredaran barang, tetapi menyangkut penerimaan negara, keadilan usaha bagi pedagang yang patuh aturan, serta kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan yang dilakukan instansi berwenang.
Kini masyarakat menunggu langkah konkret dari Bea Cukai Batam, aparat penegak hukum, dan Polda Kepri. Publik berhak mengetahui bagaimana upaya penelusuran jaringan ini akan dilakukan dan kapan hasilnya dapat dirasakan secara nyata. Jika pengawasan berjalan efektif, tentu diharapkan rokok ilegal dapat ditekan keberadaannya di pasaran. Namun jika masalah ini terus berulang tanpa perubahan yang berarti, maka pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan tetap menjadi hal yang patut diperdebatkan secara terbuka.
Catatan redaksi: Pemberitaan ini merupakan sorotan dan dorongan publik. Status legalitas produk serta dugaan pelanggaran perlu dikonfirmasi lebih lanjut melalui keterangan resmi instansi berwenang. Redaksi membuka ruang klarifikasi bagi pihak-pihak terkait.
( SjR )
